1. 1. 1. Panduan Kemitraan Politeknik Multimedia Nusantara ditujukan untuk memetakan kategorisasi mitra strategis bagi pengembangan arah kerjasama Politeknik Multimedia Nusantara menjadi politeknik berkelas dunia. Adapun Panduan Kemitraan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sasaran mitra, ketentuan mitra yang ditetapkan Politeknik Multimedia Nusantara, ketentuan suatu kerjasama dikelompokkan ke dalam kerjasama internasional, hingga alur pengajuan kerjasama oleh pihak eksternal (calon mitra).

1. Sasaran Mitra Politeknik Multimedia Nusantara
   
   1. Dunia Usaha
      1. Usaha Perseorangan/Profesional
      2. UMKM
   2. Industri
      1. Perusahaan lokal/wilayah
      2. Perusahaan nasional
      3. Perusahaan regional
      4. Perusahaan multinasional
      5. Perusahaan rintisan teknologi (start up company)
      6. Perusahaan logistik
   3. Institusi Pendidikan
      1. Perguruan Tinggi (Universitas, Politeknik, Institut, Akademi)
      2. Perguruan tinggi dalam daftar urutan QS200
      3. SMA/SMK sederajat
   4. Organisasi
      1. Organisasi nirlaba di wilayah lokal dan nasional
      2. Organisasi nirlaba kelas dunia
      3. Organisasi multilateral
   5. Asosiasi/Perkumpulan
   6. Yayasan/Lembaga Non-Profit
   7. LSP/Lembaga Pelatihan
   8. Pemerintah
      1. Instansi Pemerintah Pusat
      2. Pemerintah Daerah
      3. BUMN
      4. BUMD
   9. Rumah Sakit
   10. Lembaga Riset Pemerintah, Swasta, Nasional, maupun Internasional
   11. Lembaga Kebudayaan
2. Ketentuan Umum Mitra Politeknik Multimedia Nusantara
   
   1. Bidang usaha, jurusan/program studi, kompetensi, dan bidang mitra sesuai dengan kebutuhan pengembangan MNP;
   2. Memiliki visi misi dan arah pengembangan yang selaras dengan MNP;
   3. Mempunyai itikad baik untuk bekerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi atas dasar keterbukaan dan saling mendukung;
   4. Sudah beroperasi setidaknya 1 (satu) tahun dan masih berjalan;
   5. Personil institusi mitra tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atas nama pribadi maupun institusi yang akan merugikan MNP;
   6. Memiliki kelengkapan dokumen berupa kartu identitas yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di yurisdiksinya;
   7. Adanya kepemilikan atas tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas nama perorangan atau usaha dagang;
   8. Memiliki data usaha yang dapat di-review berupa company profile, social media, katalog daring, brosur, dan sebagainya;
   9. Bersedia berkoordinasi dalam pemenuhan dokumen kerjasama dari tahap penjajakan, penyusunan, hingga pengesahan kerjasama;
   10. Tidak berada dalam kategori mitra yang tidak selaras dalam kode etik MNP, di antaranya rokok, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, senjata tajam, dan usaha sejenis;
   11. Tidak berafiliasi dengan kegiatan partai politik dan SARA.
3. Alur Pengajuan Kerjasama oleh Calon Mitra Politeknik Multimedia Nusantara

Soft file dapat diakses di sini: https://drive.google.com/file/d/1HrsOYGqDsQ1ZSPtJpuYDn1OfvWAd-k9v/view?usp=sharing

D. Bidang Aktivasi Kerjasama